Bagi sebagian orang, Developer Properti Syariah mungkin sudah tidak lagi menjadi hal yang asing. Semangat masyarakat Muslim untuk menghindari jeratan riba mendorong tumbuh suburnya properti syariah di Indonesia.
Sayangnya semangat membebaskan diri dari riba ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Terlebih lagi bagi para developernya. Ada banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh para developer mulai dari masalah teknis hingga aspek psikologis.
Misalnya saja isu miring gagal bangun yang sempat menerpa properti syariah beberapa waktu lalu. Meski kasus gagal bangun di properti konvensional jauh lebih banyak daripada properti syariah, namun kasus yang terjadi pada properti syariah ini mendapat sorotan yang luar biasa dari banyak pihak. Seolah muncul stigma negatif bahwa properti syariah itu rawan penipuan.
Mungkin hal itu bisa dikatakan wajar terjadi karena adanya peran dari berbagai media yang banyak mengekspos permasalahan ini. Selain itu properti syariah juga masih masih tergolong baru dan terkesan lebih eksklusif dibandingkan properti konvensional. Sehingga muncul perasaan khawatir bagi sebagian kalangan masyarakat.
Mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu dan semakin sering digaungkannya semangat anti riba, konsep properti syariah ini dikenal baik oleh masyarakat Indonesia.
Baca juga: Raih Keberkahan Bertransaksi dengan KPR Tanpa Riba
Selain dari aspek psikologis, ada beberapa hambatan teknis yang sering dihadapi oleh para developer properti syariah, seperti:
Salah satu masalah yang seringkali menghambat perkembangan properti syariah adalah modal. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa properti syariah tidaklah melibatkan lembaga pembiayaan seperti Bank. Sehingga untuk menjalankan usahanya, pihak developer dituntut untuk bisa mandiri tanpa meminta bantuan pembiayaan dari pihak lain.
Sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi dari pihak owner supaya tetap bisa menjalankan usaha properti syariah. Seperti melalui pola kerjasama syirkah ataupun bayar per unit laku. Meski begitu, hal ini baru bisa dilakukan ketika owner atau developernya memiliki track record yang baik.
Uniknya lagi, masalah modal dan pengelolaan cash flow menjadi salah satu penentu keberhasilan developer properti syariah di masa depan. Ketika pengelolaannya dilakukan dengan baik, maka kemungkinan besar developer itu bisa bertahan lama dan tumbuh menjadi perusahaan yang lebih besar lagi.
Kepemilikan lahan merupakan salah satu permasalahan yang paling krusial di dunia properti. Masalah kepemilikan lahan yang terganggu berpotensi mengakibatkan goncangan yang dahsyat bagi bisnis di masa mendatang. Pasalnya, kepemilikan lahan berhubungan langsung dengan banyak aspek penting lainnya, mulai dari modal awal yang harus disediakan hingga masalah perizinan yang harus jelas.
Sebelum membangun rumah tentunya diperlukan lahan, dan untuk mendapatkan lahan diperlukan modal yang cukup besar.
Di sisi lain, perizinan yang belum jelas seringkali menjadi faktor penyebab terjadinya gagal bangun. Permasalahan ini sebenarnya tidak hanya berlaku bagi properti syariah saja tetapi juga properti konvensional.
Tantangan kepemilikan lahan tidak hanya sebatas modal saja. Pihak developer properti syariah juga harus diuji untuk bisa menahan diri agar tidak melakukan suap atau pemberian hadiah kepada pejabat yang bersangkutan. Karena dalam islam, tidak hanya skema transaksinya saja yang harus sesuai dengan syariah, tetapi juga cara mendapatkannya.
Baca juga: Hunian Islami, Hunian Masyarakat Muslim Masa Kini
Tidak adanya bantuan dari pihak ketiga seperti bank, mau tidak mau developer properti syariah harus mampu mengambil peran sebagai lembaga keuangan juga.
Jika pada properti konvensional masalah pembayaran konsumen diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank. Maka pada properti syariah, pihak developer harus menanggung semuanya sendiri.
Pada properti syariah, transaksi jual beli rumah dilakukan langsung antara konsumen dengan pihak developer. Di satu sisi konsumen akan merasa diuntungkan dengan harga rumah yang ditawarkan relatif lebih murah karena beli langsung kepada penjual tanpa melalui perantara. Namun di sisi lain, pihak developer memiliki beban lebih karena harus memiliki manajemen keuangan yang baik.
Belum lagi terdapatnya kemungkinan konsumen yang terkendala masalah pembayaran di tengah proses cicilan. Developer properti syariah tidak bisa seperti developer properti konvensional, yang dapat memberikan “tekanan” kepada konsumennya saat terjadi kredit macet. Karena tidak ada sistem sita dan denda pada properti syariah. Oleh karenanya diperlukan analisis yang baik, akurat, dan ketat ketika meloloskan konsumen.
Baca juga: 7 Perbedaan KPR Syariah dan KPR Konvensional yang Harus Anda Ketahui
Demikian penjelasan mengenai beberapa hambatan yang biasanya dihadapi oleh developer property syariah. Mungkin ada beberapa poin di atas yang tidak sesuai dengan pendapat Anda.
Oleh karena itu kami sangat terbuka dengan saran dan masukan yang membangun, dengan mengisi kolom komentar di bawah. Jangan lupa share jika tulisan ini bermanfaat. Terima kasih.
(Diedit oleh Nizar Tegar)
Bagi sebagian orang, Developer Properti Syariah mungkin sudah tidak lagi menjadi hal yang asing. Semangat masyarakat Muslim untuk menghindari jeratan riba mendorong tumbuh suburnya properti syariah di Indonesia.
Sayangnya semangat membebaskan diri dari riba ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Terlebih lagi bagi para developernya. Ada banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh para developer mulai dari masalah teknis hingga aspek psikologis.
Misalnya saja isu miring gagal bangun yang sempat menerpa properti syariah beberapa waktu lalu. Meski kasus gagal bangun di properti konvensional jauh lebih banyak daripada properti syariah, namun kasus yang terjadi pada properti syariah ini mendapat sorotan yang luar biasa dari banyak pihak. Seolah muncul stigma negatif bahwa properti syariah itu rawan penipuan.
Mungkin hal itu bisa dikatakan wajar terjadi karena adanya peran dari berbagai media yang banyak mengekspos permasalahan ini. Selain itu properti syariah juga masih masih tergolong baru dan terkesan lebih eksklusif dibandingkan properti konvensional. Sehingga muncul perasaan khawatir bagi sebagian kalangan masyarakat.
Mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu dan semakin sering digaungkannya semangat anti riba, konsep properti syariah ini dikenal baik oleh masyarakat Indonesia.
Baca juga: Raih Keberkahan Bertransaksi dengan KPR Tanpa Riba
Selain dari aspek psikologis, ada beberapa hambatan teknis yang sering dihadapi oleh para developer properti syariah, seperti:
Salah satu masalah yang seringkali menghambat perkembangan properti syariah adalah modal. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa properti syariah tidaklah melibatkan lembaga pembiayaan seperti Bank. Sehingga untuk menjalankan usahanya, pihak developer dituntut untuk bisa mandiri tanpa meminta bantuan pembiayaan dari pihak lain.
Sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi dari pihak owner supaya tetap bisa menjalankan usaha properti syariah. Seperti melalui pola kerjasama syirkah ataupun bayar per unit laku. Meski begitu, hal ini baru bisa dilakukan ketika owner atau developernya memiliki track record yang baik.
Uniknya lagi, masalah modal dan pengelolaan cash flow menjadi salah satu penentu keberhasilan developer properti syariah di masa depan. Ketika pengelolaannya dilakukan dengan baik, maka kemungkinan besar developer itu bisa bertahan lama dan tumbuh menjadi perusahaan yang lebih besar lagi.
Kepemilikan lahan merupakan salah satu permasalahan yang paling krusial di dunia properti. Masalah kepemilikan lahan yang terganggu berpotensi mengakibatkan goncangan yang dahsyat bagi bisnis di masa mendatang. Pasalnya, kepemilikan lahan berhubungan langsung dengan banyak aspek penting lainnya, mulai dari modal awal yang harus disediakan hingga masalah perizinan yang harus jelas.
Sebelum membangun rumah tentunya diperlukan lahan, dan untuk mendapatkan lahan diperlukan modal yang cukup besar.
Di sisi lain, perizinan yang belum jelas seringkali menjadi faktor penyebab terjadinya gagal bangun. Permasalahan ini sebenarnya tidak hanya berlaku bagi properti syariah saja tetapi juga properti konvensional.
Tantangan kepemilikan lahan tidak hanya sebatas modal saja. Pihak developer properti syariah juga harus diuji untuk bisa menahan diri agar tidak melakukan suap atau pemberian hadiah kepada pejabat yang bersangkutan. Karena dalam islam, tidak hanya skema transaksinya saja yang harus sesuai dengan syariah, tetapi juga cara mendapatkannya.
Baca juga: Hunian Islami, Hunian Masyarakat Muslim Masa Kini
Tidak adanya bantuan dari pihak ketiga seperti bank, mau tidak mau developer properti syariah harus mampu mengambil peran sebagai lembaga keuangan juga.
Jika pada properti konvensional masalah pembayaran konsumen diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank. Maka pada properti syariah, pihak developer harus menanggung semuanya sendiri.
Pada properti syariah, transaksi jual beli rumah dilakukan langsung antara konsumen dengan pihak developer. Di satu sisi konsumen akan merasa diuntungkan dengan harga rumah yang ditawarkan relatif lebih murah karena beli langsung kepada penjual tanpa melalui perantara. Namun di sisi lain, pihak developer memiliki beban lebih karena harus memiliki manajemen keuangan yang baik.
Belum lagi terdapatnya kemungkinan konsumen yang terkendala masalah pembayaran di tengah proses cicilan. Developer properti syariah tidak bisa seperti developer properti konvensional, yang dapat memberikan “tekanan” kepada konsumennya saat terjadi kredit macet. Karena tidak ada sistem sita dan denda pada properti syariah. Oleh karenanya diperlukan analisis yang baik, akurat, dan ketat ketika meloloskan konsumen.
Baca juga: 7 Perbedaan KPR Syariah dan KPR Konvensional yang Harus Anda Ketahui
Demikian penjelasan mengenai beberapa hambatan yang biasanya dihadapi oleh developer property syariah. Mungkin ada beberapa poin di atas yang tidak sesuai dengan pendapat Anda.
Oleh karena itu kami sangat terbuka dengan saran dan masukan yang membangun, dengan mengisi kolom komentar di bawah. Jangan lupa share jika tulisan ini bermanfaat. Terima kasih.
(Diedit oleh Nizar Tegar)